Bandar Lampung — Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Juwita, selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat (SDMO dan Diklat), menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilihan Umum dan Masyarakat Sipil yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional Bawaslu dalam memperkuat peran strategis perempuan serta membangun jejaring kolaboratif dengan masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu.
Rapat koordinasi tersebut mengusung tema “Mewujudkan Ekosistem Pemilu Inklusif, Anti Kekerasan, dan Berbasis Transformasi Digital”, dan dilaksanakan selama tiga hari, mulai Minggu hingga Selasa, 21–23 Desember 2025, bertempat di Grand Mercure Jakarta Kemayoran. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perempuan pengawas pemilu dari berbagai daerah, unsur masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Forum konsolidasi ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kapasitas dan kepemimpinan perempuan dalam pengawasan pemilu, sekaligus mendorong terwujudnya sistem pengawasan yang responsif gender, aman dari kekerasan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Melalui diskusi panel, pemaparan kebijakan, dan sesi berbagi praktik baik, peserta dibekali pemahaman komprehensif terkait tantangan dan strategi pengawasan pemilu di era transformasi digital.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam arahannya menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mendorong penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan berkeadilan gender. Ia menekankan pentingnya peran perempuan dalam seluruh tahapan pengawasan pemilu serta penguatan sinergi dengan masyarakat sipil sebagai mitra strategis.
Upaya mewujudkan pemilu yang inklusif dan bebas dari kekerasan merupakan langkah strategis Bawaslu untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan secara setara, aman, dan berintegritas bagi semua pihak,” tegasnya. Rahmat Bagja juga menambahkan bahwa Bawaslu memiliki pengalaman panjang dalam pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan dalam pemilu, termasuk kekerasan terhadap perempuan serta praktik kampanye yang melibatkan anak, yang dilakukan melalui penguatan pengawasan, pencegahan dini, hingga penegakan hukum pemilu secara berkelanjutan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem pengawasan pemilu yang kolaboratif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan, guna mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas di masa mendatang.
