Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mendorong integrasi sistem informasi KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memperkuat pengawasan antarlembaga penyelenggara pemilu. Integrasi tersebut diharapkan dapat mencegah berulangnya persoalan data pemilih dan sistem informasi pencalonan (Silon) yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya.
”Sistem ini nantinya akan berguna untuk meningkatkan transparansi serta pengawasan antarlembaga penyelenggara pemilu,” kata Herwyn dalam kuliah tamu bertajuk Tata Kelola Pengawasan Pemilu dalam Perspektif Kebijakan Publik di Universitas Negeri Manado (UNIMA), Tondano, Senin (19/10/2026).
Menurut Herwyn, integrasi sistem informasi perlu memungkinkan ketiga lembaga saling mengakses dan memantau informasi sesuai kewenangannya. Cakupannya meliputi rekam jejak pengawasan, penanganan sengketa, hingga dugaan pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Keterhubungan data tersebut juga diharapkan membantu mendeteksi persoalan yang belum terjangkau secara maksimal melalui pengawasan di lapangan.
Herwyn menilai pemutakhiran data pemilih masih menjadi persoalan yang perlu dibenahi secara berkelanjutan. Salah satu masalah yang kerap muncul ialah warga yang telah meninggal dunia masih tercantum dalam daftar pemilih karena belum tercatat dalam administrasi kependudukan, termasuk akibat minimnya penerbitan akta kematian di sejumlah daerah.
”Kami harap agar tidak terjadi lagi fenomena data pemilih ganda atau meninggal yang terus berulang dari pemilu ke pemilu,” ujarnya.
Untuk mendukung perbaikan tersebut, Herwyn menyebut Bawaslu memperkuat kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan akurasi data kependudukan, termasuk dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di luar tahapan pemilu.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai integrasi sistem informasi antarlembaga penyelenggara pemilu merupakan langkah penting untuk meningkatkan akurasi data, memperkuat transparansi, dan mengoptimalkan pengawasan pemilu. Menurutnya, pertukaran data yang terkoordinasi dapat membantu jajaran pengawas mengidentifikasi potensi permasalahan lebih awal, sekaligus mempercepat proses penelusuran informasi apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian dalam tahapan pemilu.
“Integrasi sistem informasi menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang semakin efektif dan akuntabel. Data yang akurat dan saling terhubung akan membantu pengawas dalam melakukan pencermatan, mengidentifikasi potensi kerawanan, serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan. Namun, integrasi tersebut juga harus diiringi dengan validasi data, perlindungan informasi, dan kejelasan kewenangan masing-masing lembaga,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa akurasi data pemilih merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi antara penyelenggara pemilu, instansi kependudukan, dan pemerintah daerah.
Menurutnya, persoalan seperti data pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat, maupun ketidaksesuaian identitas harus ditangani melalui mekanisme verifikasi yang cermat. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat yang memenuhi syarat tetap memperoleh hak pilihnya dan daftar pemilih semakin akurat.
Bawaslu Kota Bandar Lampung juga memandang bahwa pemanfaatan teknologi informasi perlu disertai penguatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi lintas lembaga. Dengan dukungan sistem yang terintegrasi, pengawasan diharapkan tidak hanya mengandalkan pemeriksaan langsung di lapangan, tetapi juga mampu memanfaatkan data sebagai dasar analisis dan pencegahan potensi pelanggaran.
Melalui sinergi antarlembaga dan pengelolaan data yang lebih baik, upaya pengawasan pemilu diharapkan semakin transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, integrasi sistem informasi diharapkan mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas serta memastikan hak pilih masyarakat terlindungi.
