Bawaslu Lampung Dukung SAPA BAWASLU Sebagai Inovasi Layanan Administrasi

Bawaslu Provinsi Lampung mendukung Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi bertajuk “SAPA BAWASLU” (Sistem Aplikasi Pelayanan Administrasi Bawaslu) sebagai inovasi integrasi layanan kepegawaian berbasis WhatsApp di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

Dukungan tersebut disampaikan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung Achmad Sutiono saat menjadi mentor dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX yang diselenggarakan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (20/10/2026).

Rancangan aksi perubahan SAPA BAWASLU digagas oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, Angkondo Islami. Dalam pelaksanaan rancangan aksi perubahan tersebut, Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung Achmad Sutiono memberikan pendampingan sebagai mentor untuk memastikan inovasi yang dikembangkan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan pelayanan administrasi.

Achmad Sutiono menilai SAPA BAWASLU memiliki konstruksi dan konsep yang baik dalam mengintegrasikan layanan administrasi, khususnya pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan WhatsApp sebagai media layanan yang mudah dijangkau.

“Kami mendukung rancangan aksi perubahan SAPA BAWASLU ini. Konstruksi yang dibangun sudah bagus dan dapat menjadi referensi bagi Bawaslu Provinsi Lampung dalam mengembangkan pelayanan administrasi yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi,” ungkap Achmad Sutiono.

Dukungan tersebut tidak hanya diberikan terhadap penerapan SAPA BAWASLU di Kabupaten Lampung Selatan. Inovasi itu juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh jajaran Bawaslu di Provinsi Lampung.

“Tidak menutup kemungkinan inovasi ini akan kami adopsi dan dikembangkan di Bawaslu Provinsi Lampung serta jajaran Bawaslu kabupaten/kota. Cakupan layanannya juga dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan administrasi di jajaran Bawaslu Lampung,” lanjutnya.

Pengembangan cakupan SAPA BAWASLU diharapkan tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pelayanan administrasi yang efektif dan memberikan kemudahan bagi jajaran dalam memperoleh layanan kepegawaian.

Menurut Achmad Sutiono, inovasi yang lahir dari jajaran Bawaslu kabupaten/kota dapat menjadi referensi untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan. Praktik baik yang telah dikembangkan dapat direplikasi maupun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.

“Inovasi yang baik tentu perlu didukung dan dikembangkan. Ketika manfaatnya dapat dirasakan dan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, inovasi tersebut dapat menjadi praktik baik untuk diterapkan dengan cakupan yang lebih luas,” jelas Achmad Sutiono.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai inovasi pelayanan administrasi berbasis digital dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas kerja dan mempermudah akses layanan bagi jajaran. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar proses pelayanan menjadi lebih praktis, terintegrasi, dan mudah dipantau.

“Pengembangan inovasi pelayanan administrasi merupakan langkah yang perlu terus didorong untuk mendukung tata kelola kelembagaan yang lebih efektif. Melalui sistem layanan yang terintegrasi, diharapkan kebutuhan administrasi jajaran dapat ditangani dengan lebih mudah, sementara koordinasi dan penyampaian informasi dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.

Ia juga berharap inovasi seperti SAPA BAWASLU dapat menjadi bahan pembelajaran bagi satuan kerja lainnya dalam mengembangkan layanan administrasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, penerapan teknologi perlu diiringi dengan pengelolaan data yang baik, perlindungan informasi kepegawaian, serta evaluasi secara berkala agar manfaat layanan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Melalui dukungan terhadap rancangan aksi perubahan SAPA BAWASLU, Bawaslu Provinsi Lampung diharapkan dapat terus mendorong lahirnya inovasi dari jajaran kabupaten/kota. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.