Bawaslu Lampung Ikuti Monitoring Dan Evaluasi IKPA Triwulan III Tahun 2026

Bawaslu Provinsi Lampung mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung Indra Darmawan bersama jajaran terkait sebagai bagian dari upaya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan tata kelola anggaran selama Triwulan III Tahun Anggaran 2026.

Monitoring dan evaluasi menjadi momentum penting untuk melihat capaian pelaksanaan anggaran sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki. Evaluasi juga diperlukan agar pengelolaan anggaran dapat terus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung Indra Darmawan mengatakan, nilai IKPA tidak hanya menjadi angka dalam penilaian pelaksanaan anggaran, tetapi juga menggambarkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta kedisiplinan satuan kerja dalam mengelola anggaran.

“Monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana kualitas pelaksanaan anggaran yang telah berjalan selama Triwulan III. Nilai IKPA harus menjadi perhatian bersama karena mencerminkan bagaimana anggaran direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara tertib dan tepat,” kata Indra.

Menurutnya, hasil evaluasi perlu menjadi bahan untuk melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek yang masih belum optimal. Setiap catatan maupun kendala dalam pelaksanaan anggaran harus segera ditindaklanjuti agar tidak berulang dan memengaruhi capaian kinerja pada periode berikutnya.

“Catatan dari hasil evaluasi harus kita jadikan bahan perbaikan. Apabila masih terdapat indikator yang belum optimal, tentu perlu segera kita identifikasi penyebabnya dan menentukan langkah tindak lanjut sehingga pada periode berikutnya kualitas pelaksanaan anggaran dapat semakin meningkat,” ujarnya.

Indra menambahkan, peningkatan nilai IKPA membutuhkan komitmen dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Perencanaan kegiatan dan anggaran harus berjalan selaras dengan pelaksanaan program sehingga penyerapan anggaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga memperhatikan kualitas belanja dan manfaat yang dihasilkan.

“Pengelolaan anggaran bukan hanya menjadi tanggung jawab satu bagian. Dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antarbagian agar perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, serta pertanggungjawaban anggaran dapat berjalan secara selaras,” jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai bahwa monitoring dan evaluasi IKPA merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, setiap satuan kerja perlu menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sekaligus meningkatkan kedisiplinan dalam memenuhi ketentuan administrasi keuangan.

“Nilai IKPA harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kelembagaan. Evaluasi secara berkala diperlukan agar setiap kendala dapat segera diatasi, sementara koordinasi antarbagi­an harus terus diperkuat untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan serta manfaatnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu. Oleh karena itu, setiap jajaran diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dalam administrasi, mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan, dan menindaklanjuti setiap hasil evaluasi secara konsisten.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola anggaran agar semakin tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendukung pencapaian kinerja kelembagaan secara optimal.