Bersama Civitas Akademi Undip, Puadi Tegaskan Perkuat Pengawasan Pemilu Ruang Digital

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu di ruang digital. Oleh karena itu, ia mengajak civitas akademika dan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, untuk berkolaborasi dalam menyosialisasikan pengawasan pemilu serta berpartisipasi menyampaikan informasi awal jika menemukan dugaan pelanggaran, baik di dunia nyata maupun maya. Ia menambahkan bahwa Bawaslu memahami secara komprehensif risiko pencegahan dan pengawasan di tengah banyaknya pertanyaan dari kalangan mahasiswa terkait sejauh mana jangkauan Bawaslu dalam memitigasi hoaks dan menyerap informasi penting yang sering kali belum tersampaikan ke publik.

"Bawaslu terus memperluas jangkauan kanal penerimaan laporan masyarakat. Informasi yang beredar di ruang digital kami petakan konteks pengawasannya, apakah masuk dalam domain penanganan pelanggaran, sengketa atau langkah pencegahan," ujar Puadi dalam kegiatan Bawaslu Campus Connect bertajuk Generasi Digital, Demokrasi Transparan di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/10/2026).

Dalam paparannya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu tersebut menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki sejumlah agenda penguatan pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu yang menjadi fokus dalam menghadapi dinamika era digital.

Pertama, penguatan regulasi digital dengan memperjelas dan memperkuat aturan hukum yang adaptif terhadap dinamika politik di ruang siber.

Kedua, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang melek digital dengan mendorong kapasitas personel dan masyarakat agar memiliki literasi digital yang mumpuni dalam mengawasi tahapan pemilu.

Ketiga, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi potensi pelanggaran, pola kecurangan, serta melakukan analisis data pengawasan secara lebih presisi.

Puadi menambahkan, di tengah maraknya ancaman berita bohong (hoaks) dan disinformasi menjelang pemilu, Bawaslu mengajak mahasiswa untuk selalu menerapkan prinsip verifikasi informasi melalui tiga pertanyaan kunci, yaitu apakah informasi tersebut benar, untuk kepentingan apa informasi tersebut disebarkan, dan bukti sahih apa yang mendukungnya.

"Mahasiswa bukan hanya sebagai konsumen informasi, kami berharap mahasiswa sebagai produsen informasi, sebagai agen digital dan juga sebagai agen literasi," katanya.

Melalui Bawaslu Campus Connect, Bawaslu membuka akses seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, baik melalui laporan langsung maupun pemanfaatan sistem informasi digital seperti Siwaslu dan Sigap Lapor.

"Kolaborasi akademik ini diharapkan tidak hanya mengikis celah penyebaran hoaks, tetapi juga memastikan setiap data dan aspirasi masyarakat terintegrasi dalam pengawasan pemilu yang adil, terbuka dan transparan," katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai keterlibatan mahasiswa dan generasi muda sangat penting dalam memperkuat pengawasan pemilu, khususnya di ruang digital. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat. Namun, kondisi tersebut juga menuntut adanya tanggung jawab bersama untuk memastikan informasi yang beredar tidak mengandung hoaks, disinformasi, maupun konten yang berpotensi mengganggu integritas pemilu.

"Generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di era digital. Kami mengajak mahasiswa untuk lebih kritis dalam menerima informasi, melakukan verifikasi sebelum membagikannya, serta berani menyampaikan informasi awal apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan literasi digital yang baik, pengawasan pemilu dapat berjalan lebih efektif dan kepercayaan publik terhadap demokrasi dapat terus dijaga," demikian draf pernyataan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Melalui kolaborasi antara Bawaslu, perguruan tinggi, dan masyarakat, pengawasan pemilu diharapkan dapat menjangkau ruang digital secara lebih luas. Partisipasi aktif mahasiswa tidak hanya membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem informasi yang sehat serta pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.