Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi pengawasan partisipatif di kalangan generasi muda. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan diskusi bersama mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) dan Universitas Lampung (UNILA) yang digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Selasa (23/02).
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi Bawaslu dalam mendorong keterlibatan aktif mahasiswa sebagai agen perubahan dalam proses demokrasi, khususnya dalam pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai isu strategis seputar pengawasan partisipatif, potensi pelanggaran pemilu, serta peran generasi muda dalam menjaga integritas demokrasi.
Dalam kegiatan tersebut, para mahasiswa menyampaikan berbagai pandangan, kritik, dan gagasan terkait tantangan pengawasan pemilu di era digital. Mulai dari maraknya disinformasi, politik uang, hingga netralitas penyelenggara dan aparatur negara menjadi topik pembahasan yang hangat.
Ditempat terpisah, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam memperkuat sistem pengawasan partisipatif. Ia menyampaikan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu, tetapi juga pada kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat.
Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Literasi pengawasan partisipatif perlu terus ditingkatkan agar mahasiswa tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga menjadi pengawas yang kritis dan berintegritas,” ujar HBM saat dikonfirmasi Tim Humas Bawaslu Lampung.
Menurutnya, pengawasan partisipatif merupakan instrumen penting dalam mencegah dan meminimalisir potensi pelanggaran pemilu. Dengan semakin luasnya akses informasi dan perkembangan teknologi, masyarakat khususnya generasi muda yang memiliki peluang besar untuk terlibat aktif dalam mengawasi jalannya demokrasi.
Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Partisipasi aktif mereka dalam melaporkan dugaan pelanggaran, menyebarkan edukasi kepemiluan, serta menangkal hoaks akan sangat membantu dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil,” tambahnya.
HBM juga menekankan bahwa pengawasan partisipatif bukan sekadar melaporkan pelanggaran, tetapi juga membangun budaya demokrasi yang beretika. Ia mengajak mahasiswa untuk menjadi pelopor dalam menciptakan ruang diskusi yang sehat serta menyebarkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan kampus dan masyarakat.
