Lompat ke isi utama

Berita

Herwyn Ingatkan Dua Hal dalam Pengawasan Data Pemilih

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam kegiatan Serial Bawaslu Membelajarkan Volume 2 dengan tema Tata Kelola Pemutakhiran Data Pemilih melalui daring, Kamis (12/11/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan jajarannya mengenai dua hal dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Pertama, ketepatan pencatatan data pemilih.

Dia menegaskan pengawas pemilu harus dapat memastikan penyelenggara mencatat warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan mengeluarkan daftar yang tidak lagi memenuhi syarat. Sebab, ketepatan pencatatan tersebut berkaitan dengan hak konstitusional warga negara.

"Kesalahan pencatatan dapat menghambat warga negara menggunakan hak pilihnya, termasuk juga penghapusan tanpa dasar yang memadai dapat merugikan pemilih," katanya dalam kegiatan Serial Bawaslu Membelajarkan Volume 2 dengan tema Tata Kelola Pemutakhiran Data Pemilih melalui daring, Kamis (12/11/2026).

Kedua, kata dia, penyelenggara pemilu harus menjaga keamanan data pribadi. Dia menjelaskan saat melakukan pemutakhiran data pemilih, terdapat data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau hal lainnya yang harus dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dia juga meminta jajarannya memahami Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Terutama, kata dia, terkait batas keterbukaan informasi kepada publik dan kebutuhan akses data untuk kepentingan pengawasan.

"Komitmen kita adalah menjaga kerahasiaan data," tegas Herwyn.

Lebih lanjut, Herwyn menjelaskan pemutakhiran data pemilih merupakan pekerjaan berkelanjutan, baik pada tahapan maupun di luar tahapan pemilu. Menurutnya, perubahan data kependudukan, seperti perpindahan domisili, bertambahnya usia pemilih, kematian, hingga perubahan status menjadi anggota TNI/Polri, menuntut pembaruan dan pengawasan secara konsisten.

"Saya berharap jajaran Bawaslu dapat memperkuat pemahaman mengenai tata kelola pemutakhiran data pemilih sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan yang menjamin hak pilih warga dan melindungi data pribadi," tegasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai pengawasan pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, jajaran pengawas perlu mencermati setiap perubahan data kependudukan agar tidak terjadi pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak tercatat, maupun pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan secara berkelanjutan melalui pencermatan data dan koordinasi dengan pihak terkait. Setiap proses pencocokan dan pembaruan data harus dilakukan secara teliti serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar daftar pemilih yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain memastikan akurasi data, perlindungan data pribadi juga harus menjadi perhatian seluruh jajaran pengawas. Akses terhadap informasi pemilih perlu digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai kebutuhan pengawasan, tanpa mengabaikan ketentuan mengenai kerahasiaan data. Dengan demikian, pengawasan pemutakhiran data pemilih dapat berjalan secara optimal, sekaligus menjaga hak konstitusional masyarakat dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

.

Zerdinal