Herwyn Tekankan IKU 2026 Harus Berdampak ke Publik, Dorong Penguatan Kinerja Bawaslu Lewat E-Monev CERMAT

Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda menegaskan peningkatan kinerja lembaga pengawas pemilu tidak boleh hanya berhenti pada pencapaian target administratif. Implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 harus mampu menghasilkan perubahan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Herwyn dalam Forum Diskusi Evaluasi Implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2026 dan Integrasi E-Monev CERMAT bagi jajaran Bawaslu kabupaten/kota yang dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (14/10/2026).

Herwyn menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah lembaga tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan atau laporan yang diselesaikan. Menurutnya, tolok ukur utama keberhasilan terletak pada sejauh mana program yang dilaksanakan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan, penguatan kelembagaan, dan efektivitas pengawasan pemilu.

Hal ini menjadi penting mengingat Bawaslu memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Karena itu, setiap program dan kebijakan kelembagaan harus didukung oleh indikator kinerja yang jelas, terukur, serta berorientasi pada hasil dan dampak.

Herwyn juga menekankan bahwa salah satu fondasi utama dalam membangun lembaga yang kuat adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, profesional, dan mampu menjawab tantangan organisasi.

“Untuk menjadi lembaga yang kuat, tentu harus didukung oleh sumber daya, khususnya sumber daya manusia. Bawaslu memiliki posisi yang strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia,” ujar Herwyn.

Ia menjelaskan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan harus mampu mendorong perubahan dari aktivitas rutin organisasi menuju sistem kerja yang lebih terarah, terukur, efektif, dan berdampak. Dengan demikian, indikator kinerja tidak hanya menjadi instrumen penilaian internal, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan program sekaligus menentukan langkah perbaikan ke depan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa implementasi IKU Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kinerja pengawasan pemilu yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Setiap program kerja diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Bawaslu.

“Penerapan IKU tidak boleh hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus menjadi pedoman dalam memastikan setiap program dan kegiatan berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami juga terus mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia serta optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi agar kinerja kelembagaan semakin transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan melalui evaluasi kinerja secara berkelanjutan, penguatan koordinasi internal, serta pemanfaatan sistem digital dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Menurutnya, capaian kinerja lembaga tidak semata-mata dilihat dari terlaksananya program kerja, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik, efektivitas pengawasan, dan penguatan demokrasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, setiap indikator kinerja perlu dijadikan acuan untuk mengidentifikasi capaian, mengevaluasi kendala, serta merumuskan strategi perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Arif Nur Alam, Rafih Sri Wulandari, Jojo Rohi, Jefri Ardiansyah, dan Irena Tangkawarow. Kehadiran para narasumber menjadi bagian dari forum pembahasan mengenai implementasi IKU 2026, penguatan tata kelola, serta integrasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja kelembagaan.

Melalui evaluasi implementasi IKU dan integrasi E-Monev CERMAT, diharapkan jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dapat semakin memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta mewujudkan pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia.