Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan pentingnya membangun budaya belajar di lingkungan pengawas pemilu sebagai upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pengawasan. Menurutnya, hal tersebut sangat penting agar pengalaman pengawasan dari berbagai daerah dapat didokumentasikan dan dibagikan secara sistematis, baik secara internal maupun kepada publik melalui video pembelajaran.
“Budaya belajar harus menjadi bagian dari kehidupan kelembagaan Bawaslu, sehingga berbagai pengalaman pengawasan dari daerah dapat didokumentasikan, dipelajari, dan dibagikan secara sistematis, baik untuk kebutuhan internal maupun kepada publik melalui video pembelajaran,” ujar Herwyn saat membuka kegiatan Penguatan dan Pendalaman Substansi Materi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Klaster Tata Kelola Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye, Senin (9/11/2026) secara daring.
Herwyn menjelaskan program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 difokuskan pada pendalaman tata kelola kampanye dan dana kampanye yang berkaitan erat dengan integritas kompetisi politik, transparansi pembiayaan, kepatuhan hukum, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Ia melanjutkan, kehadiran narasumber yang memiliki pengalaman riset mengenai politik uang dan patronase politik, serta rekam jejak panjang dalam penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat mempertemukan perspektif akademis, ketentuan hukum, dan pengalaman empiris di lapangan.
“Program Bawaslu Membelajarkan memiliki tiga tujuan utama, yakni meningkatkan pemahaman hukum dan tata kelola pemilu, mengasah keterampilan pengawas dalam mengidentifikasi, mencegah, serta menangani persoalan pengawasan, dan mengembangkan kemampuan jajaran pengawas dalam mengimplementasikan tugas secara berkualitas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Herwyn mengingatkan bahwa pengawasan kampanye dan dana kampanye tidak boleh hanya berorientasi pada pemeriksaan kelengkapan administrasi, tetapi juga harus menyentuh aspek kepatuhan substantif. Menurutnya, pengawas perlu memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan fakta di lapangan, mendeteksi sumber dana yang tidak tercatat, serta mengantisipasi pendanaan yang berasal dari sumber terlarang.
Ia juga menekankan lima persoalan yang perlu didalami, yaitu efektivitas regulasi, transparansi dan akuntabilitas pembiayaan politik, pengawasan kampanye digital, pembedaan antara bahan kampanye yang sah dengan praktik politik uang, serta kemampuan teknis pengawas dalam membaca dokumen dan menguji kewajaran data keuangan peserta pemilu. Sebagai tindak lanjut, ia berharap kegiatan ini menghasilkan penyempurnaan substansi materi pembelajaran, identifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi jajaran pengawas, serta rekomendasi perbaikan regulasi terkait kampanye dan dana kampanye.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai budaya belajar dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pengawasan pemilu yang semakin kompleks. Menurutnya, jajaran pengawas perlu terus memperbarui pengetahuan dan memahami perkembangan regulasi agar mampu menjalankan tugas secara profesional, khususnya dalam mengawasi tahapan kampanye dan dana kampanye.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan dana kampanye harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh, tidak hanya dengan memeriksa dokumen administratif, tetapi juga memastikan transparansi serta kesesuaian antara laporan dan kondisi faktual. Kemampuan pengawas dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran, termasuk praktik politik uang dan penggunaan sumber dana yang tidak sesuai ketentuan, perlu terus diperkuat melalui pembelajaran dan pertukaran pengalaman.
Selain itu, materi pembelajaran yang disusun Bawaslu diharapkan dapat menjadi referensi bagi seluruh jajaran pengawas, termasuk di tingkat kabupaten/kota. Dokumentasi pengalaman dan praktik pengawasan dari berbagai daerah dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bersama untuk menghadapi tantangan pemilu mendatang. Dengan budaya belajar yang berkelanjutan, kualitas pengawasan diharapkan semakin meningkat dan mampu menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.
