BANDAR LAMPUNG – Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Juwita, menghadiri Pelantikan Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama (PC Fatayat NU) Kota Bandar Lampung sekaligus pembukaan Latihan Kader Dasar (LKD) Fatayat NU, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Golden Tulip Springhill Lampung tersebut menjadi bagian dari momentum penguatan kaderisasi, peningkatan kapasitas kepemimpinan, serta pengembangan peran perempuan muda dalam kehidupan organisasi dan masyarakat.
Pelantikan pengurus PC Fatayat NU Kota Bandar Lampung masa khidmat 2026–2031 dirangkaikan dengan pembukaan LKD dengan mengusung tema “Bergerak Bersama, Membangun Perempuan NU yang Berdaya dan Mandiri.”
Tema tersebut menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan kemandirian perempuan sebagai bagian dari proses kaderisasi dan pengembangan organisasi. Melalui kegiatan LKD, para kader diharapkan memperoleh pemahaman serta pengalaman yang dapat mendukung peran mereka dalam organisasi maupun di tengah masyarakat.
Kehadiran Juwita dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk membangun silaturahmi dan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan.
Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memiliki komitmen untuk terus membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan yang baik dengan masyarakat serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Silaturahmi tersebut menjadi salah satu ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan pengawasan pemilu.
Juwita hadir bersama para undangan lainnya dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Kehadiran Bawaslu Kota Bandar Lampung di tengah kegiatan kemasyarakatan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat sekaligus membuka ruang komunikasi yang konstruktif.
Melalui hubungan yang terjalin dengan berbagai elemen masyarakat, Bawaslu Kota Bandar Lampung terus mendorong terciptanya partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam menjaga kualitas demokrasi dan mengawal proses pemilu secara bersama-sama.
