Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan di IKP enumerator (pengelola data) tidak hanya sebagai petugas pengumpul data atau surveyor. Lebih dari itu, kata dia, enumerator menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga kualitas informasi kerawanan pemilu yang masuk.
Alasannya, metodologi yang baik harus ditopang oleh data yang berkualitas. Data yang berkualitas dijaga oleh enumerator yang kompeten.
"Selamat menjadi enumerator yang kompeten itu demi kemajuan demokrasi kita. Kalianlah yang akan ada di garis terdepan untuk proses IKP yang sedang kita pastikan pengelolaannya jauh lebih baik, kita pastikan substansinya jauh lebih tepat, kita pastikan indikatornya akurat, sehingga datanya kemudian bisa dipertanggungjawabkan," katanya saat membuka Peningkatan Kompetensi Pengelola Data IKP secara daring, Senin (26/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Lolly menekankan tiga hal. Pertama, keseragaman pemahaman indikator dan metode pengumpulan data. Menurutnya, indikator yang sama harus dipahami dengan definisi yang sama, dicatat dengan ketentuan yang sama, dan diukur menggunakan standar yang sama.
Kedua, menjaga integritas, akurasi, dan keterlacakan data. Menurutnya, integritas data berkaitan dengan kemurnian dan objektivitas informasi yang dikumpulkan.
Dia berharap forum ini dapat membedakan fakta, informasi yang belum terverifikasi, dan persepsi narasumber. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga integritas, akurasi, dan keterlacakan data.
Ketiga, menempatkan kualitas data sebagai bagian dari tanggung jawab pencegahan. Pasalnya, setiap data merupakan sinyal adanya kerawanan yang perlu diantisipasi dan dimitigasi.
"Begitu ada kerawanan, berarti ada upaya mitigasi. Karena itu, setiap data, itu memiliki potensi antisipasi pencegahan ataupun fokus pengawasan," katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menekankan pentingnya pengelolaan data kerawanan pemilu yang akurat dan objektif sebagai dasar dalam menentukan langkah pencegahan serta strategi pengawasan. Menurutnya, data yang berkualitas dapat membantu jajaran pengawas mengenali potensi kerawanan sejak dini sehingga langkah antisipasi dapat disusun secara lebih terarah dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia juga menilai peningkatan kompetensi pengelola data perlu dilakukan secara berkelanjutan agar proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis informasi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan pemahaman indikator yang seragam serta komitmen menjaga integritas data, hasil pemetaan kerawanan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam memperkuat pengawasan pemilu dan mendorong terciptanya proses demokrasi yang berintegritas.
Melalui penguatan kompetensi enumerator dan peningkatan kualitas pengelolaan data, Bawaslu diharapkan mampu menghasilkan pemetaan kerawanan pemilu yang lebih akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan langkah pencegahan serta pengawasan.
