Ukur Kinerja Lewat IKU, Herwyn: Harus Ada Dampak bagi Masyarakat

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mulai mengarahkan pengukuran kinerja pengawas pemilu pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat, bukan hanya jumlah program yang terlaksana. Orientasi ini menjadi bagian dari penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2026 untuk memastikan penggunaan anggaran negara menghasilkan capaian yang terukur.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda mengatakan, IKU harus menjadi tolok ukur pencapaian sasaran strategis sekaligus dasar untuk memperbaiki kinerja organisasi. Karena itu, penerapannya tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administratif.

“Setiap kegiatan telah dibiayai oleh negara. Karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan harus disertai output yang jelas dan berdampak,” ujar Herwyn saat membuka Forum Diskusi Evaluasi Implementasi IKU 2026 dan Integrasi E-Monev CERMAT di Bali, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Herwyn, capaian kinerja perlu menunjukkan manfaat nyata dari pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Hasil tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara terukur dan diketahui masyarakat melalui publikasi kinerja Bawaslu.

Pemantauan dan evaluasi capaian IKU dilakukan melalui E-Monev CERMAT, sistem informasi yang dikembangkan Bawaslu RI untuk mengintegrasikan pencatatan kinerja pengawas pemilu. Melalui sistem ini, capaian yang telah berjalan dapat dievaluasi, sementara bagian yang masih perlu diperbaiki dapat diidentifikasi sebagai bahan penguatan kelembagaan.

Bali menjadi daerah pertama yang menjadi lokasi evaluasi dan monitoring implementasi IKU 2026. Hasil evaluasi akan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan IKU sekaligus persiapan penyusunan IKU 2027 yang direncanakan pada akhir tahun ini. Persiapan tersebut dinilai penting karena tahapan Pemilu berikutnya dijadwalkan dimulai pada Juni 2027.

“Kalau masih ada kinerja yang kurang baik, kita perbaiki. Kalau sudah baik, kita tingkatkan. Kinerja kita bukan hanya untuk lembaga, tetapi juga untuk demokrasi dan kepentingan masyarakat luas,” kata Herwyn.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai penerapan Indikator Kinerja Utama menjadi bagian penting dalam mendorong pelaksanaan tugas pengawasan yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Menurutnya, setiap program dan kegiatan perlu disusun berdasarkan sasaran yang jelas serta dievaluasi untuk memastikan manfaatnya bagi masyarakat.

“Pengukuran kinerja tidak cukup hanya melihat berapa banyak kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga perlu menilai hasil dan manfaat yang dihasilkan. Dengan indikator yang jelas dan evaluasi secara berkala, kita dapat mengetahui bagian yang perlu diperbaiki sekaligus memastikan pelaksanaan tugas pengawasan berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan data dalam proses evaluasi kinerja. Data yang akurat dan terdokumentasi dengan baik dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kendala, menentukan langkah perbaikan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di setiap satuan kerja.

Menurutnya, orientasi pada hasil dan dampak perlu diterapkan secara konsisten agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai capaian kinerja juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

Forum tersebut diikuti Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Bali. Kegiatan juga menghadirkan Jojo Rohi, Arif Nur Alam, Rafih Sri Wulandari, Irene Tangkawarow, dan Jefri Adriansyah sebagai narasumber.

Melalui evaluasi implementasi IKU 2026 dan integrasi E-Monev CERMAT, Bawaslu diharapkan dapat memperkuat budaya kerja berbasis kinerja, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memastikan pelaksanaan tugas pengawasan memberikan kontribusi nyata bagi kualitas demokrasi dan kepentingan masyarakat.