WEBINAR BAWASLU : DPT BERMASALAH, SIAPA YANG SALAH?

Bandar Lampung - Siap hadapi Pemilu 2024, Bawaslu Kota Bandar Lampung gelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan membahas topik krusial yang sering dilupakan publik, Daftar Pemilih Tetap. Di tengah padatnya rangkaian kegiatan tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Kota Bandar Lampung tetap konsisten menjaga eksistensi dan kualitas kajian lembaga dengan menghadirkan Fatikhatul Khoiriyah sebagai narasumber dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang mengangkat tema "DPT Bermasalah, Siapa yang salah?: Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Generasi Sadar Hak Pilih" pada Senin, 17 Oktober 2022 bertempat di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara, Candrawansah yang juga sebagai Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menyampaikan arahan-arahannya mengenai tingkat pengaruh Daftar Pemilih Tetap terhadap kualitas pemilu. Pria yang memiliki panggilan Can ini juga berharap hal-hal terkait Daftar Pemilih dapat lebih menjadi perhatian sebab proporsi Daftar Pemilih terhadap keberhasilan pemilu sangatlah besar.

Menyambut hangat bahasan dari Candrawansah, Yusni Ilham selaku pemantik dan juga Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bandar Lampung juga menegaskan mengenai potensi-potensi kesalahan dan kecurangan dalam proses penyusunan Daftar Pemilih dan juga bagaimana eksistensi Daftar Pemilih dalam tahapan yang sedang berjalan saat ini. Satu-satunya wanita sebagai anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung ini menutup diskusi nya mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus terkait potensi kecurangan dalam Pemutakhiran Data Pemilih.

Menyambung hangatnya pembicaraan, Fatikhatul Khoiriyah menyampaikan banyak hal mengenai Dafar Pemilih Tetap yang menurut wanita yang selama dua periode pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Lampung ini adalah hal yang "sangat seksi". Dipandu oleh Iranda Putri selaku moderator, Mbak Khoir sebagai panggilan akrabnya menyebutkan bahwa masyarakat khususnya generasi milenial harus peka terhadap statusnya apakah mendapat hak pilih atau tidak, karena Daftar Pemilih menhandung salah satu hak warga negara yaitu hak untuk memilih. Selain itu, era digitalisasi ini juga selain memudahkan juga tetap tidak bisa menghilangkan potensi pelanggaran Daftar Pemilih secara keseluruhan. Sistem jemput bola dari pemerintah dan kesadaran dari masyarakat harus ditingkatkan dalam rangka survey dan lapor terkait perubahan jumlah penduduk secara rutin. Menutup diskusi hangatnya, founder Lampung Democracy Studies (LDS) ini juga menghimbau kepada para mahasiswa untuk peka terhadap hal-hal terkait kepemiluan karena satu suara saja memiliki arti bagi negara selama satu periode atau lima tahun ke depan. Terkait hacker dan desas-desus bocornya data pemilih, masyarakat dan generasi milineal khususnya dihimbau tidak perlu resah dan menghilangkan pemikiran sentimental yang menggiring opini ke arah negatif terhadap data keamanan negara yang sebenarnya sudah diupayakan perlindungan khusus dari pemerintah.

Webinar yang dihadiri oleh hampir 100 peserta ini ditutup dengan sesi tanya jawab dan clossing statement yang menarik oleh narasumber.