Bawaslu Lampung Ajak Mahasiswa Unila Perkuat Pengawasan Partisipatif Menuju Pemilu 2029
humas | Kamis, November 19, 2026 - 17:19
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) yang diselenggarakan di Gedung F Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kamis (19/11/2026).
Iskardo menjelaskan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum secara berkala, tetapi juga dari jaminan terhadap hak asasi manusia, pemerintahan yang efektif dan responsif, serta keberadaan masyarakat sipil yang kuat. Menurutnya, pemilu harus berlangsung secara bebas dan adil dengan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat.
“Demokrasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai kegiatan memberikan suara pada saat pemilu. Masyarakat juga harus terlibat dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi tersebut harus tumbuh secara sukarela, bukan karena dimobilisasi,” jelas Iskardo.
Ia juga menguraikan bahwa kebebasan berpendapat dan hak politik merupakan hak warga negara yang dilindungi konstitusi serta instrumen hak asasi manusia internasional, di antaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 25.
Dalam konteks pemilu, hak politik mencakup hak memilih dan dipilih, prinsip satu orang satu suara satu nilai, serta jaminan kerahasiaan dalam memberikan suara. Pemilu yang bebas dan adil juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, etnis, agama, golongan, maupun tingkat ekonomi.
Lebih lanjut, Iskardo menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu melibatkan empat aktor utama, yaitu penyelenggara pemilu, pemilih, partai politik, dan calon. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara pemilu harus berpegang pada prinsip independensi, imparsialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan pelayanan.
Ia menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Setiap dugaan pelanggaran maupun perselisihan dalam pemilu harus ditangani melalui mekanisme yang tersedia agar hak memilih dan dipilih tidak hilang akibat proses penyelesaian yang berlarut-larut.
Iskardo turut mengingatkan berbagai tantangan demokrasi, mulai dari melemahnya demokrasi, pemerintahan yang tidak efektif, perdebatan politik yang tidak produktif, praktik jual beli suara, hingga terhambatnya pemenuhan hak pilih masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga proses demokrasi tetap berjalan sesuai ketentuan.
Dalam pemaparannya, Iskardo juga menyoroti pentingnya pengawasan partisipatif sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan pemilu dan pemilihan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dengan menjadi pemantau, mencegah pelanggaran, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran, memberikan laporan, serta mengkaji berbagai persoalan kepemiluan.
Secara khusus, Iskardo menyebut mahasiswa dan kalangan pemuda memiliki peran strategis dalam mengawal demokrasi. Mahasiswa dapat mengambil peran sebagai agen perubahan (agent of change), agen kontrol (agent of control), sekaligus bagian dari kelompok intelektual yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Mahasiswa harus berani bersikap kritis, memiliki kepedulian terhadap proses demokrasi, serta ikut mengawasi setiap tahapan pemilu. Mahasiswa juga dapat bersinergi dengan Bawaslu untuk mendeteksi dini pelanggaran, menolak politik uang, dan meluruskan informasi yang tidak benar atau hoaks,” ungkapnya.
Melalui kuliah umum tersebut, Iskardo berharap mahasiswa dapat memahami bahwa menjaga demokrasi merupakan tanggung jawab bersama. Kebebasan berpendapat, perlindungan hak politik, partisipasi masyarakat, serta pengawasan pemilu menjadi unsur penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan menuju Pemilu 2029.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang dapat berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, sikap kritis mahasiswa perlu diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan kepemiluan, pemahaman terhadap regulasi, serta keberanian menyampaikan aspirasi berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan demokrasi tidak hanya dilakukan ketika tahapan pemilu berlangsung. Mahasiswa dapat mengambil bagian dalam pendidikan politik masyarakat, mengawal kebijakan publik, serta membangun kesadaran untuk menolak praktik politik uang, politisasi identitas, dan penyebaran informasi hoaks. Dengan demikian, partisipasi mahasiswa dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi kehidupan demokrasi.
Lebih lanjut, ia berharap kerja sama antara Bawaslu dan perguruan tinggi terus diperkuat melalui diskusi, kajian kepemiluan, penelitian, dan pendidikan pengawasan partisipatif. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kritis, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, serta demokratis.
Zerdinal