Lompat ke isi utama

Berita

Herwyn Minta Pengawas Pemilu Adaptif Hadapi Modus Pelanggaran di Ruang Digital

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda tengah berdiskusi dengan narasumber lain dalam kegiatan Bawaslu Membelajarkan Vol. 2 melalui daring, Kamis (19/11/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran pengawas pemilu meningkatkan kapasitas dan beradaptasi dengan perkembangan modus pelanggaran di ruang digital. Menurutnya, pelanggaran pemilu terus mengalami transformasi, baik dari sisi modus, penggunaan alat, maupun cara pelakunya menyembunyikan jejak.

"Pelanggaran pemilu itu tidak pernah diam di tempat. Dia terus mencari celah, bertransformasi, mencari hal-hal yang bisa dilakukan. Dia bisa mengubah modusnya, alatnya, pelakunya pun makin pandai menyembunyikan jejak," katanya dalam kegiatan Bawaslu Membelajarkan Vol. 2 melalui daring, Kamis (19/11/2026).

Herwyn menjelaskan aktivitas kepemiluan tidak hanya berlangsung di lapangan, panggung kampanye, atau tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga di ruang digital. Ruang tersebut, kata dia, menjadi tempat masyarakat mencari informasi, berdiskusi, hingga membentuk pilihan politik.

Menurutnya, perubahan tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pengawasan pemilu. Teknologi, kata dia, dapat membantu mempercepat penerimaan laporan, pengolahan data, dan memperluas jangkauan pengawasan.

Hanya saja, kata dia, ruang tersebut dapat menjadi tempat berkembangnya berbagai ancaman, mulai dari penyebaran berita bohong, disinformasi, penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk membuat konten palsu atau deepfake, hingga operasi pengaruh melalui akun-akun yang direkayasa.

Herwyn menilai berbagai modus tersebut dapat memengaruhi kemurnian suara pemilih. Lebih dari itu, kata dia, suara pemilih tidak hanya dapat dibelokkan melalui informasi yang beredar di ruang digital, tetapi juga melalui praktik politik uang.

"Suara itu bisa dibelokkan lewat layar gawai digital, atau bisa juga dibeli lewat amplop. Tugas kita adalah menjaga agar keduanya itu tidak terjadi," katanya.

Dalam kesempatan itu, dia meminta pengawas pemilu memiliki kemampuan mengenali disinformasi dan konten buatan AI sejak dini. Pengawas, kata dia, perlu memahami batas kewenangan Bawaslu dalam pengawasan ruang digital serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar pengawasan berjalan efektif.

Pemanfaatan teknologi juga, kata dia, harus diimbangi dengan integritas dan kecakapan sumber daya manusia. Dia beralasan, aplikasi dan sistem informasi hanya menjadi alat bantu, sedangkan kualitas pengawasan tetap ditentukan oleh orang yang mengoperasikannya.

"Secanggih apa pun alatnya, hasil pengawasan itu tetap harus ditentukan oleh orang yang memegangnya," tegasnya.

Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung turut menekankan bahwa perkembangan teknologi menuntut jajaran pengawas untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan merespons berbagai potensi pelanggaran di ruang digital. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya berfokus pada aktivitas yang terlihat secara langsung, tetapi juga perlu memperhatikan informasi dan konten yang beredar di media sosial serta dampaknya terhadap pemilih.

Ia juga menyampaikan bahwa literasi digital masyarakat perlu diperkuat agar pemilih mampu membedakan informasi yang benar dan menyesatkan. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong, konten manipulatif, maupun informasi yang sengaja dibuat untuk membangun persepsi tertentu. Sikap kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

Selain itu, upaya pencegahan politik uang harus berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap disinformasi. Kedua persoalan tersebut sama-sama berpotensi memengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara Bawaslu, masyarakat, komunitas digital, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas edukasi serta memperkuat pengawasan partisipatif.

Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi secara tepat, dan dukungan masyarakat, pengawasan pemilu diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan modus pelanggaran tanpa mengabaikan integritas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Zerdinal