Bawaslu Lampung Konsolidasikan Evaluasi Kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran
humas | Kamis, November 19, 2026 - 18:26
Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Tamri, menekankan pentingnya konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan program kerja Divisi Penanganan Pelanggaran (PP) di tingkat kabupaten/kota. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, memenuhi target kinerja, serta didukung dengan pengelolaan anggaran yang tepat.
Hal tersebut disampaikan Tamri saat memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Konsolidasi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (19/11/2026).
Dalam arahannya, Tamri menyampaikan bahwa konsolidasi menjadi bagian penting untuk memantau pelaksanaan rencana kerja jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan tersebut, setiap jajaran diharapkan dapat memastikan seluruh program kerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
"Perlu menjadi perhatian kita bersama untuk memastikan masing-masing Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Antara lain dengan merealisasikan dan memenuhi output dari pelaksanaan kinerja," ujar Tamri.
Ia juga menekankan bahwa setiap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran perlu memperhatikan pencapaian output dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu indikator untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan realisasi anggaran.
Lebih lanjut, Tamri menyampaikan bahwa evaluasi terhadap pencapaian kinerja perlu dilakukan secara menyeluruh. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan untuk mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2027.
Menurutnya, setiap jajaran perlu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada realisasi anggaran, tetapi juga memperhatikan ketercapaian output yang telah direncanakan. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat berjalan selaras dengan target kinerja masing-masing divisi.
Melalui rapat konsolidasi ini, diharapkan seluruh jajaran Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat memperkuat koordinasi, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja, serta memastikan target kegiatan dan penyerapan anggaran terlaksana sesuai dengan ketentuan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan pemahaman dan langkah jajaran Divisi Penanganan Pelanggaran dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan pelanggaran di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai konsolidasi dan evaluasi secara berkala menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran berjalan efektif dan sesuai ketentuan. Menurutnya, setiap program kerja perlu disusun berdasarkan kebutuhan organisasi serta didukung dengan perencanaan yang matang agar pelaksanaannya dapat memberikan hasil yang optimal.
Ia juga menekankan bahwa penanganan pelanggaran membutuhkan ketelitian, pemahaman regulasi, serta kemampuan jajaran dalam mengelola data dan dokumen secara tertib. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi internal perlu terus diperkuat agar setiap proses penanganan dugaan pelanggaran dapat dilaksanakan secara profesional, objektif, dan akuntabel.
Lebih lanjut, ia berharap hasil evaluasi yang dilakukan dapat menjadi dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya, termasuk dalam menyusun program kerja tahun 2027. Dengan perencanaan yang terukur, penggunaan anggaran yang bertanggung jawab, serta komitmen seluruh jajaran, pelaksanaan tugas Divisi Penanganan Pelanggaran diharapkan semakin optimal dalam mendukung penguatan pengawasan Pemilu.
Zerdinal