Bawaslu Lampung Perkuat Kesiapan Jajaran Hadapi Penyelesaian Sengketa Pemilu Dan Pemilihan
humas | Senin, November 16, 2026 - 13:16
Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Gistiawan, menekankan pentingnya pemahaman regulasi, kesiapan sumber daya manusia (SDM), kelengkapan infrastruktur, serta stabilitas psikologis majelis dalam mempersiapkan dan melaksanakan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui mekanisme mediasi atau musyawarah tertutup.
Hal tersebut disampaikannya saat mengawali kegiatan RELASI (Regulasi dan Keadilan Demokrasi) dengan tema “Persiapan dan Pelaksanaan Mediasi/Musyawarah Tertutup” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (16/11/2026).
Dalam pemaparannya, Gistiawan menjelaskan bahwa mediasi dalam rezim Pemilu memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sedangkan musyawarah tertutup dalam rezim Pemilihan berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Keduanya memiliki makna yang sama sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah para pihak.
Ia menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa antara peserta dengan penyelenggara maupun antarpeserta. Oleh karena itu, jajaran Bawaslu perlu memahami secara menyeluruh mekanisme penyelesaian sengketa, mulai dari mediasi atau musyawarah tertutup hingga ajudikasi apabila tidak tercapai kesepakatan.
Menurutnya, aspek paling penting dalam penyelesaian sengketa adalah kepastian hukum, terutama berkaitan dengan ketepatan waktu dan pemenuhan seluruh tahapan yang telah diatur dalam regulasi. Kepastian waktu menjadi bagian penting karena setiap tahapan penyelesaian sengketa memiliki batas waktu yang harus dipatuhi.
Gistiawan mengingatkan pentingnya tertib administrasi sebelum pelaksanaan penyelesaian sengketa. Salah satunya memastikan seluruh anggota majelis telah memiliki surat keputusan (SK) sebagai majelis maupun mediator yang ditetapkan oleh ketua Bawaslu.
“Jangan sampai kita melaksanakan persidangan, tetapi administrasi dan legalitas majelisnya belum dipersiapkan. Sebelum pelaksanaan musyawarah penyelesaian sengketa, seluruh majelis harus sudah memiliki SK. Ini merupakan salah satu bentuk kepastian hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa terdapat beberapa aspek yang harus dipersiapkan Bawaslu dalam menghadapi penyelesaian sengketa. Pertama, pemahaman regulasi melalui pembacaan dan pendalaman Undang-Undang serta Peraturan Bawaslu. Kedua, kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung, termasuk ruang sidang, tata letak meja, perlengkapan rekam dan dokumentasi, formulir administrasi, serta dokumen pendukung lainnya.
Ketiga, kesiapan psikologis anggota majelis dalam menghadapi berbagai tekanan selama proses penyelesaian sengketa. Menurutnya, penguasaan regulasi dan kelengkapan sarana tidak akan berjalan optimal apabila majelis tidak memiliki keteguhan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Menutup pemaparannya, Gistiawan berharap kegiatan RELASI dapat meningkatkan kapasitas jajaran Bawaslu dalam memahami regulasi dan mempersiapkan seluruh kebutuhan penyelesaian sengketa. Menurutnya, kesiapan tersebut penting untuk menghadapi berbagai kemungkinan dinamika Pemilu dan Pemilihan ke depan, termasuk perubahan regulasi.
Ia mengajak seluruh jajaran Bawaslu untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan dalam menjalankan tugas penyelesaian sengketa agar setiap proses dapat dilaksanakan secara profesional, berintegritas, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai kesiapan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan harus dibangun sejak dini, baik dari sisi pemahaman regulasi maupun kesiapan teknis pelaksanaan. Menurutnya, setiap jajaran pengawas perlu memahami alur dan prosedur penyelesaian sengketa secara menyeluruh agar mampu menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan serta memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh pihak.
Ia juga menekankan bahwa anggota majelis harus menjaga independensi, objektivitas, dan integritas selama proses mediasi maupun musyawarah tertutup. Kemampuan mengendalikan diri, bersikap netral, serta mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan para pihak terhadap proses penyelesaian sengketa.
Ia berharap penguatan kapasitas melalui kegiatan RELASI dapat menjadi bekal bagi jajaran Bawaslu dalam menghadapi berbagai persoalan kepemiluan. Dengan persiapan yang matang, koordinasi yang baik, serta pemahaman regulasi yang memadai, penyelesaian sengketa diharapkan dapat berlangsung tertib, profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
Zerdinal