BANDAR LAMPUNG — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung menggaungkan edukasi publik melalui konten *BawasluPedia* dengan tema "Tolak Politisasi SARA" guna mewujudkan proses demokrasi yang damai, bermartabat, dan berintegritas.
Bawaslu Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) merupakan upaya memanfatkan isu-isu keberagaman untuk memengaruhi pilihan politik, memperoleh dukungan, atau menjatuhkan pihak lain dalam proses pemilu. Praktik ini dinilai sangat berbahaya karena dapat memecah belah persatuan masyarakat, memicu kebencian dan diskriminasi, memicu konflik sosial, serta merusak kualitas demokrasi.
Sebagai sarana pencegahan, Bawaslu Kota Bandar Lampung mengajak masyarakat untuk menerapkan beberapa langkah nyata yaitu; bijak menggunakan media sosial serta memverifikasi informasi sebelum membagikannya, Menolak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian maupun kampanye yang mengandung unsur SARA, mengedepankan persatuan, toleransi, dan kerukunan di tengah perbedaan pilihan politik.
Bawaslu Kota Bandar Lampung juga mengingatkan landasan hukum yang mengatur larangan politisasi SARA, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pasal 280 ayat (1) huruf c mengenai pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu yang lain.
Pasal 521 mengenai pelanggaran terhadap larangan kampanye tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui imbauan ini, Bawaslu Kota Bandar Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak menjadikan perbedaan sebagai alat kepentingan politik demi menjaga persatuan bangsa.
