Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta pejabat fungsional dan pejabat administrasi terlantik mempelajari dengan cepat budaya kerja ketua dan anggota Bawaslu di wilayah masing-masing. Apalagi, kata dia, tahapan pemilu akan dimulai pada tahun 2027 mendatang.
Untuk itu, Bagja meminta pejabat terlantik bekerja dengan baik. "Anggaplah ini sebagai perjalanan anda (pejabat fungsional dan pejabat administratif Bawaslu) dalam kehidupan. Kita anggap ini perjalanan baru karir anda sebagai ASN," katanya saat memberikan sambutan setelah pelantikan yang terdiri dari 14 pejabat fungsional dan 189 pejabat administrasi di lingkungan Bawaslu di gedung Bawaslu RI, Rabu (13/5/2026).
Bagja juga meminta pejabat terlantik dapat berdiskusi dengan para pimpinan Bawaslu setempat. Tujuannya, kata dia, agar lembaga Bawaslu semakin baik ke depan.
Jika ada permasalahan, kata dia, pejabat dapat melapor kepada atasan masing-masing. "Kami berharap teman-teman dapat mematuhi perintah atasan, selama tidak bertentangan dengan UU. Selamat berdiskusi dengan ketua dan anggota di sekretariat masing-masing," katanya.
Dalam kesempatan itu, Bagja juga meminta bagian SDM Bawaslu melakukan pembenahan data jajaran Bawaslu se-Indonesia.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai percepatan adaptasi pejabat yang baru dilantik menjadi hal penting untuk memastikan roda organisasi berjalan efektif. Menurutnya, pemahaman terhadap karakteristik kelembagaan, pola kerja, serta koordinasi dengan pimpinan harus menjadi bagian dari proses awal dalam menjalankan tugas.
“Pejabat yang baru dilantik perlu segera memahami lingkungan kerja dan membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan maupun seluruh jajaran. Koordinasi menjadi kunci agar setiap tugas dapat dilaksanakan secara terarah dan sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembenahan data sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola kelembagaan. Data yang akurat dan terbarui diperlukan untuk mendukung pengambilan kebijakan, pemetaan kebutuhan organisasi, serta peningkatan kapasitas jajaran Bawaslu.
“Pengelolaan data SDM harus dilakukan secara tertib dan berkelanjutan. Data yang valid akan membantu lembaga dalam menentukan kebutuhan personel, pengembangan kompetensi, hingga penataan organisasi, terutama dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029 yang akan mulai dipersiapkan sejak 2027,” katanya.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung juga mengingatkan pejabat dan jajaran sekretariat untuk menjalankan setiap perintah kedinasan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurutnya, profesionalitas ASN tidak hanya ditunjukkan melalui kemampuan bekerja, tetapi juga melalui integritas dan kepatuhan terhadap aturan.
“Setiap jajaran harus memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Kita bekerja berdasarkan aturan, menjaga integritas, serta memastikan setiap kebijakan dan pelaksanaan tugas dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Dengan adanya pelantikan tersebut, Bawaslu berharap penguatan struktur organisasi dan penataan sumber daya manusia dapat semakin mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, khususnya dalam menghadapi tahapan pemilu yang akan datang.
