Bandar Lampung – Dalam rangka memperkuat tata kelola kelembagaan serta meningkatkan efektivitas pengawasan pada tahapan Pemilihan Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung melaksanakan Evaluasi Administrasi dan Anggaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kota Bandar Lampung, Rabu (24/01).
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan staf sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung, serta seluruh ketua dan kepala sekretariat Panwascam dari 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Evaluasi ini menjadi momentum penting bagi jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan untuk melakukan refleksi, konsolidasi, dan perbaikan terhadap pelaksanaan tugas selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa kegiatan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan seluruh aspek administrasi dan pengelolaan anggaran di tingkat Panwascam berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.
“Melalui evaluasi ini, kita ingin melihat sejauh mana pelaksanaan administrasi dan penggunaan anggaran telah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki pelaksanaan di masa mendatang,” ujarnya.
Selain membahas aspek administratif dan keuangan, kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan kendala yang dihadapi selama proses pengawasan. Para peserta diberikan ruang untuk menyampaikan masukan dan rekomendasi guna memperkuat perencanaan dan pelaksanaan pengawasan di tingkat kecamatan.
Kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur peningkatan kinerja Panwascam serta memperkuat koordinasi antara Bawaslu Kota dan jajaran pengawas di tingkat kecamatan. Dengan evaluasi yang menyeluruh, Bawaslu Kota Bandar Lampung berkomitmen menghadirkan pengawasan yang lebih profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika kepemiluan.
Sebagai penutup, Bawaslu Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyusunan strategi dan kebijakan dalam menghadapi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, agar pelaksanaan pengawasan ke depan dapat berjalan lebih optimal dan berkualitas.
