Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar dan Hamid Badrul Munir, menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Lampung periode 2026–2031 yang digelar pada Minggu (8/2) di Bandar Lampung.
Acara tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, Bupati Lampung Timur Hj. Ella Nuryamah, Anggota DPR RI Fraksi PKB Dr. H. Muhammad Kadafi, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, pimpinan partai politik tingkat provinsi, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Hadir pula anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung dan DPRD dari 15 kabupaten/kota, jajaran badan otonom partai, serta pengurus DPC PKB se-Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus baru DPW PKB Provinsi Lampung yang telah resmi dikukuhkan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas partai politik dalam mendorong pembangunan daerah.
Menurut Gubernur, berbagai tantangan pembangunan di Provinsi Lampung membutuhkan keberanian, kreativitas, serta keberpihakan politik yang kuat kepada kepentingan masyarakat.
“Indeks Pembangunan Manusia Lampung masih terendah di Sumatra. Potensi sektor riil kita mencapai Rp150 triliun, tetapi yang mampu dihilirisasi baru sekitar Rp40 triliun. Ini membutuhkan kreativitas dan keputusan politik yang berpihak kepada masyarakat Lampung,” tegas Rahmat Mirzani Djausal.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar menyampaikan bahwa kehadiran Bawaslu dalam kegiatan pengukuhan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi kelembagaan dengan partai politik dalam rangka menjaga kualitas demokrasi di Lampung.
“Bawaslu berkomitmen untuk terus membangun sinergi dengan seluruh partai politik, termasuk PKB, dalam rangka menciptakan iklim demokrasi yang sehat, jujur, dan adil. Kami berharap pengurus DPW PKB yang baru dapat terus berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat,” ujar Iskardo saat dikonfirmasi Tim Humas Bawaslu Lampung.
Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Hamid Badrul Munir menambahkan bahwa partai politik merupakan mitra strategis dalam penyelenggaraan demokrasi. Menurutnya, sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik sangat penting untuk mencegah pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“Kami mengajak seluruh jajaran PKB Lampung untuk bersama-sama menjaga integritas pemilu dan pemilihan. Kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen terhadap etika politik akan sangat menentukan kualitas demokrasi di daerah,” kata HBM.
