Bawaslu Lampung Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik Dalam Pengawasan Pemilu

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak akan mampu berdiri kokoh tanpa adanya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi Lampung Bersama Mitra Kerja, yang diselenggarakan di Bandar Lampung, Selasa (23/09).

Dalam sambutannya, Iskardo menyebut konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas menempatkan pemilu sebagai sarana utama dalam menyalurkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemilu bukan hanya sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan fondasi penting yang menentukan arah perjalanan bangsa ke depan.

“Bawaslu hadir bukan sekadar memastikan setiap tahapan sesuai aturan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Setiap suara rakyat harus terlindungi, setiap hak konstitusional warga negara harus dihormati,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iskardo menyinggung bahwa tahun 2025 ini mungkin dianggap sebagian kalangan sebagai tahun “tenang” karena tidak ada pemilu atau pemilihan serentak secara nasional. Namun menurutnya, justru inilah momen yang tepat bagi Bawaslu untuk melakukan pembenahan internal, memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mempererat sinergi dengan mitra kerja.

“Kita tidak boleh berdiam diri. Meski tidak ada tahapan besar, tugas pengawasan pemilu tidak pernah berhenti. Demokrasi harus selalu dijaga setiap saat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa di beberapa daerah masih terdapat agenda penting seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini, menurutnya, membuktikan bahwa fungsi pengawasan Bawaslu tetap berjalan sepanjang waktu.

Selain itu, Iskardo menyoroti tantangan besar yang dihadapi demokrasi Indonesia, mulai dari maraknya disinformasi dan hoaks di era digital, praktik politik uang, polarisasi masyarakat, hingga modus-modus baru pelanggaran pemilu yang semakin canggih.

“Tantangan itu hanya bisa kita jawab dengan dua kunci utama: kelembagaan Bawaslu yang kuat dan kolaborasi yang solid bersama mitra kerja,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iskardo menyampaikan empat pesan utama yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran pengawas pemilu dan mitra kerja:

Pengawasan pemilu adalah tanggung jawab kolektif. Tidak mungkin Bawaslu menjalankan mandatnya tanpa dukungan DPR, KPU, DKPP, lembaga pemantau, pegiat demokrasi, akademisi, media, dan masyarakat sipil.

Ruang penyamaan persepsi. Forum ini harus menjadi sarana memperkuat pemahaman bersama sekaligus merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif, baik dalam pencegahan, penindakan, maupun penyelesaian sengketa.

Integritas dan profesionalisme pengawas. Regulasi sebaik apapun tidak akan berarti tanpa aparatur pengawas yang berintegritas, berani, dan konsisten menegakkan aturan.

Mendorong partisipasi masyarakat. Demokrasi sehat bukan hanya soal banyaknya pemilih yang datang ke TPS, tetapi juga sejauh mana masyarakat ikut mengawal proses agar benar-benar jujur dan adil.

Menutup sambutannya, Iskardo menyampaikan optimisme bahwa Provinsi Lampung dapat menjadi barometer demokrasi di Indonesia. Menurutnya, dengan dukungan mitra kerja, Bawaslu Lampung mampu melahirkan inovasi, memperkuat koordinasi, dan menumbuhkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga suara rakyat.

“Jangan jadikan forum ini sekadar seremonial. Mari kita gunakan sebagai momentum memperkokoh tekad menjaga demokrasi. Kita perlu berdiskusi terbuka, berbagi pengalaman, dan merumuskan langkah nyata demi penguatan kelembagaan pengawas pemilu,” pungkas Iskardo.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Apriliwanda, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyambut baik pesan dan arah kebijakan yang disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung. Menurutnya, penguatan kelembagaan bukan hanya menjadi tugas struktural, tetapi juga komitmen moral seluruh jajaran pengawas pemilu di daerah.

“Apa yang disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi menjadi pengingat penting bagi kami di tingkat kota. Tahun tanpa pemilu ini justru kami jadikan sebagai waktu emas untuk memperkuat soliditas internal, meningkatkan kapasitas jajaran pengawas, dan memperluas kolaborasi dengan mitra kerja,” ujar Apriliwanda.

Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk terus menjaga integritas pengawasan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek pengawasan demokrasi.

“Kekuatan pengawasan bukan hanya di tangan pengawas, tetapi juga di tangan rakyat. Jika masyarakat ikut mengawal proses demokrasi, maka kita bisa memastikan bahwa setiap suara benar-benar bermakna bagi masa depan bangsa,” tutupnya.