Dari Evaluasi Menuju Transformasi ; Bawaslu Kota Bandar Lampung kukuhkan penguatan kelembagaan

Bandar Lampung, (31/10)  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung menggelar Rapat Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan di ruangan lantai 3 yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Apriliwanda beserta seluruh  jajaran Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung, Kasubbag Administrasi, Bintarawan serta seluruh jajaran staf seketariat Bawaslu Kota Bandar Lampung, kegiatan ini menjadi refleksi serta pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pasca pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Apriliwanda, yang pertama iya menyampaikan ucapan selamat datang kepada M. Tio Aliansyah, S.H., M.H. selaku anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang telah hadir di Kantor Seketariat Bawasu Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya Apriliwanda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas keberhasilan dalam menjalankan tugas pengawasan pada Pemilu dan Pilkada 2024 lalu. Dalam masa non tahapan ini pentingnya menjaga ritme kinerja meskipun tahapan pemilu telah usai, kerja kerja organisasi tetap dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing divisi seperti semula.

Kehadiran M. Tio Aliansyah, S.H., M.H. selaku Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, tidak hanya sekedar berkunjung di Kantor Seketariat Bawaslu Kota Bandar Lampung, anggota DKPP RI itu pun sekaligus juga memberikan serta menjelaskan tentang materi mengenai pentingnya tata cara pembinaan internal dan penguatan kerja kelembagaan Bawaslu pada sesi rapat yang di adakan Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Untuk pembinaan internal Bawaslu sendiri menurut M.Tio salah satu peraturan yang harus dibaca dan dipahami adalah Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum, hal ini menjadi penting bagi seluruh penyelengara pemilu agar bekerja sejalan dengan aturan sebagaimana tugas yang di amanatkan serta pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusianya agar lebih maksimal dalam memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu.

M. Tio juga menekankan bahwa penguatan kelembagaan tidak hanya sebatas pada aspek fisik dan sarana, tetapi juga harus menyentuh aspek tata kelola dan profesionalitas aparatur. Ia menyoroti pentingnya pemahaman secara maksimal terhadap regulasi, mulai dari Perbawaslu , tata naskah dinas, SPIP  hingga SOTK. Komisioner dan seluruh jajaran Keseketariatan harus memahami secara utuh, karena ini menjadi dasar kerja kita. Ini bagian dari integritas dan tanggung jawab kelembagaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, M. Tio mendorong Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk memaksimalkan fungsi-fungsi penunjang seperti PPID dan JDIH, serta mengaktifkan berbagai kegiatan publikasi dan komunikasi publik, seperti podcast dan kegiatan kehumasan lainnya, Selain salah satunya melakukan pendampingan, tetapi juga memberikan masukan dan inovasi yang lebih transformatif,” tambahnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan ini, Bawaslu Kota Bandar Lampung berencana mengadakan Focus Group Discussion (FGD) setiap hari Senin, yang akan menjadi ruang bagi seluruh jajaran untuk melakukan penyegaran pengetahuan terkait PKPU, Perbawaslu, dan regulasi lainnya.

Satu kantor harus saling memahami pekerjaan antar divisi. Dengan begitu, koordinasi akan lebih kuat dan kerja lembaga menjadi lebih solid,” tutup Apriliwanda.

Terakhir sebelum menutup kegiatan agenda dan  kunjungan yang dilakukan M.Tio Aliansyah selaku anggota DKPP RI, kegiatan tersebut diakhiri dengan penanda tanganan serta kata kata motivasi yang tertuang pada bingkai foto sebagai wujud simbolis kehadiran anggota DKPP RI di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Kegiatan ini menjadi refleksi serta memberikan semangat baru untuk terus menjaga marwah lembaga pengawasan, Bawaslu Kota Bandar Lampung terus meneguhkan komitmen untuk selalu memperkuat soliditas, meningkatkan pemahaman serta profesionalitas, sebagai lembaga yang di amanatkan oleh Undang-Undang dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan.