Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Ferdinand Eskol Tiar Sirait melantik lima Pejabat Administrator dan Jabatan Pengawas Bawaslu. Dia melihat ini menjadi bagian dari ikhtiar reformasi birokrasi Bawaslu yang perlu terus disempurnakan.
Pasalnya, Ferdinand menyebutkan ada 232 jabatan struktural yang masih belum diisi sehingga perlu ada sosialisasi baik dari internal Bawaslu maupun pihak lain untuk mengisi jabatan ini. Dia menyatakan hal ini menunjukkan perlu reformasi lembaga yang harus berjalan simultan dan terus menerus.
"Kita mengundang siapa saja layaknya pengawasan partisipatif. Kita mengajak yang mau bergabung dan punya kompetensi untuk mengawasi bersama," ucap dia saat memberikan sambutan dalam Pelantikan di Kantor Bawaslu, Selasa (26/5/2026).
Ferdinand berharap agar jajaran Bawaslu dapat bahu membahu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan bekerja sebaik-baiknya. Mengemban amanah, kata dia dengan menyelesaikan setiap program-program yang telah dibuat dengan baik.
"Kami berharap kita bisa bahu membahu untuk saling mengisi dan mewujudkan tugas-tugas kelembagaan kita. Selamat bekerja semoga Bawaslu bisa semakin baik," tegas Ferdinand.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai penguatan struktur organisasi dan pengisian jabatan merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan tugas kelembagaan berjalan optimal. Menurutnya, keberadaan pejabat yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas akan membantu memperkuat pelayanan administrasi sekaligus mendukung kerja-kerja pengawasan di daerah.
“Penguatan kelembagaan harus diikuti dengan penataan sumber daya manusia yang tepat. Setiap jabatan membutuhkan orang yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut perubahan pola kerja dan peningkatan kualitas pelayanan. Karena itu, jajaran sekretariat harus mampu membangun budaya kerja yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan organisasi.
“Reformasi birokrasi harus terasa dalam cara kita bekerja. Tidak cukup hanya mengisi jabatan, tetapi juga harus ada peningkatan kualitas pelayanan, disiplin, koordinasi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas,” katanya.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung juga mengapresiasi upaya Bawaslu dalam memperkuat jajaran sekretariat melalui pengisian jabatan yang masih kosong. Menurutnya, keberadaan pejabat administrator dan pejabat pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan program-program kelembagaan dapat berjalan secara efektif.
“Sekretariat merupakan bagian penting yang menopang kerja-kerja Bawaslu. Karena itu, seluruh jajaran harus saling mendukung dan memahami bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab komisioner, tetapi juga membutuhkan dukungan sekretariat yang kuat dan profesional,” tuturnya.
Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami tugas dan fungsi, serta membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan dan seluruh jajaran.
“Jabatan adalah amanah. Setelah dilantik, yang paling penting adalah bagaimana menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Mari bekerja bersama, saling mengisi, dan terus melakukan perbaikan agar kelembagaan Bawaslu semakin kuat,” pungkasnya.
Berikut pejabat yang dilantik:
R. Paulus Agung Setiarso Fahik sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta.
Harmin sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Wakatobi.
Emponarta sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Muna.
Ata Tasihudin sebagai Kasubag Pengawasan Pemilu Bawaslu Kab. Kuningan.
Andi Muhfi Zandi sebagai Kasubag Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kab. Bone.
