Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu terus mendorong penguatan pengawasan partisipatif melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan. Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu Yusti Erlina menyampaikan, kerja sama dengan masyarakat perlu diarahkan pada upaya memetakan persoalan sekaligus mencari solusi untuk memperbaiki kualitas pemilu.
Menurut Yusti, pengawasan partisipatif saat ini semakin masif seiring dengan semakin luasnya kerja sama Bawaslu bersama berbagai organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan yang bersifat normatif, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret yang memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemilu mendatang.
Yusti mengatakan, kerja sama antara Bawaslu dan Pemuda Katolik dapat dikembangkan dengan mengidentifikasi berbagai persoalan yang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemetaan tersebut dinilai penting agar kerja pengawasan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan yang benar-benar terjadi di masyarakat.
“Ke depan itu kerja sama yang perlu kita jalin. Bawaslu menerima kritik tetapi perlu ada hal-hal yang jelas dalam menentukan persepsi demokrasi. Belanja masalah dan cari solusi bersama-sama,” kata Yusti saat menerima audiensi Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik di Gedung B Bawaslu, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Ia berharap Pemuda Katolik dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam memperkuat pengawasan partisipatif dengan membangun konektivitas bersama Bawaslu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui keterlibatan kader-kader Pemuda Katolik yang tersebar di berbagai daerah dalam mengawasi proses demokrasi di wilayah masing-masing.
Menurut Yusti, keberadaan organisasi masyarakat yang memiliki jaringan hingga tingkat daerah menjadi potensi besar dalam memperluas jangkauan pengawasan. Masyarakat dapat menjadi mata dan telinga Bawaslu dalam mengidentifikasi persoalan, potensi pelanggaran, maupun berbagai praktik yang dapat mengganggu kualitas pemilu.
Pemuda Katolik Siap Perkuat Pengawasan Partisipatif
Ketua PP Pemuda Katolik Stefanus Gusma mengapresiasi gagasan kolaborasi yang disampaikan Bawaslu. Ia berharap kader Pemuda Katolik di berbagai daerah dapat terlibat langsung dalam kerja-kerja pengawasan partisipatif, khususnya ketika menemukan adanya penyimpangan atau dugaan pelanggaran dalam proses pemilu.
“Kami berharap berkolaborasi dengan Bawaslu secara luas agar demokrasi lebih baik dari sebelumnya,” tutur Gusma.
Menurutnya, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan bagian penting untuk memastikan proses demokrasi berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas. Karena itu, organisasi kemasyarakatan memiliki ruang untuk berkontribusi melalui edukasi, pemantauan, serta penyampaian informasi mengenai berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung: Pengawasan Partisipatif Perlu Diperkuat
Sejalan dengan upaya tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam memperluas pengawasan partisipatif di tingkat daerah. Menurutnya, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawal seluruh proses demokrasi, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dari pengawasan.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan keagamaan, dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada lingkungan sekitarnya sekaligus menyampaikan informasi apabila menemukan potensi pelanggaran pemilu.
“Pengawasan partisipatif merupakan kekuatan penting bagi Bawaslu. Semakin banyak masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi, semakin besar pula peluang kita mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menambahkan, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sebaiknya tidak hanya dilakukan menjelang tahapan pemilu. Kerja sama perlu dibangun secara berkelanjutan, termasuk pada masa non-tahapan, melalui pendidikan politik, penguatan literasi demokrasi, serta pemetaan persoalan yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, pendekatan tersebut akan membantu Bawaslu memahami persoalan secara lebih dekat sekaligus menyusun strategi pengawasan yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
“Kolaborasi harus menghasilkan kerja nyata. Kita perlu bersama-sama memetakan persoalan di masyarakat, membangun edukasi, dan mencari solusi agar pengawasan pemilu semakin efektif dan demokrasi semakin berkualitas,” tambahnya.
Melalui penguatan kolaborasi antara Bawaslu dan organisasi kemasyarakatan, pengawasan partisipatif diharapkan semakin berkembang dan mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Sinergi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun budaya demokrasi yang berintegritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.
