Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa penguatan koordinasi internal harus berjalan beriringan dengan kesiapan menghadapi program-program pengawasan ke depan, termasuk Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).
“Rapat rutin seperti ini penting untuk memastikan seluruh jajaran memiliki pemahaman dan langkah yang sama dalam menjalankan tugas. Selain penataan administrasi dan pengelolaan aset, kita juga harus memastikan kesiapan program pengawasan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara optimal,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan P2P sangat bergantung pada kemampuan Bawaslu dalam membangun komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat. Karena itu, jajaran di tingkat kabupaten/kota perlu mempersiapkan strategi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.
“Pengawasan partisipatif harus dibangun melalui komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kita perlu menghadirkan edukasi kepemiluan yang mudah dipahami, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi setiap tahapan pemilu dan pemilihan,” tambahnya.
Menurutnya, kader pengawas partisipatif nantinya tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga diharapkan mampu menjadi bagian dari gerakan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Harapan kita, P2P dapat melahirkan kader-kader yang memiliki kepedulian terhadap proses demokrasi dan mampu menjadi mitra Bawaslu di tengah masyarakat. Semakin kuat partisipasi masyarakat, semakin kuat pula sistem pengawasan yang kita bangun,” pungkasnya.
