Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait menegaskan komitmen Bawaslu untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara optimal. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Atas rekomendasi yang sudah diberikan, kami akan terus berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut seoptimal mungkin,” ujar Ferdinand saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP PDTT) BPK di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Ferdinand berharap seluruh rangkaian tindak lanjut yang telah dilakukan Bawaslu dapat mendorong penyelesaian atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Menurutnya, proses pemeriksaan dan tindak lanjut tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan Bawaslu secara menyeluruh.
Ia menambahkan, setiap rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, administrasi, serta pertanggungjawaban di lingkungan kelembagaan.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan BPK Ida Irawati mengapresiasi komitmen Bawaslu dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Ia berharap persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dapat terus ditingkatkan hingga mendekati 100 persen.
Ida juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara Bawaslu dan BPK dalam menyelesaikan berbagai rekomendasi yang masih harus ditindaklanjuti. Menurutnya, kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Lebih banyak berkoordinasi juga saling mengingatkan, karena kolaborasi yang baik, akan meningkatkan kinerja Bawaslu,” katanya.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kelembagaan di tingkat daerah. Menurutnya, jajaran Bawaslu Kota Bandar Lampung terus berupaya memastikan pengelolaan keuangan dan administrasi dilaksanakan secara tertib, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menyampaikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Karena itu, setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi perhatian jajaran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan.
“Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Kami berkomitmen memperkuat pengelolaan keuangan dan administrasi agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung juga menekankan pentingnya koordinasi internal serta sinergi dengan jajaran Bawaslu di tingkat provinsi dan pusat dalam memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan baik. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan Bawaslu yang semakin efektif, profesional, dan akuntabel.
Dengan adanya komitmen bersama tersebut, Bawaslu berharap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat diselesaikan secara optimal sekaligus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.
