Bandar Lampung, Rabu (10/06) - Bawaslu Kota Bandar Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengawal demokrasi dan menyongsong Pemilu 2029 yang bermartabat.
Dalam rapat tersebut, Bawaslu Kota Bandar Lampung diwakili oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Muhammad Muhyi, Kepala Sekretariat Mohammad Evan Zuhri, Kasubbag Pengawasan dan Humas Andi Trisandi, serta jajaran staf yang ditunjuk sebagai Person In Charge (PIC) pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026. Kehadiran jajaran Bawaslu Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen lembaga dalam mendukung penguatan pengawasan partisipatif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Rapat koordinasi membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan P2P, mulai dari mekanisme rekrutmen peserta, metode pembelajaran daring dan luring, materi pendidikan, hingga strategi pelaksanaan agar kegiatan berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Lampung.
Program Pendidikan Pengawas Partisipatif menjadi salah satu strategi Bawaslu dalam membangun budaya pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Melalui program ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami tugas dan fungsi pengawasan pemilu, tetapi juga mampu menjadi agen pengawasan di lingkungan masing-masing dengan menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi, integritas, dan pencegahan pelanggaran pemilu.
Bawaslu Kota Bandar Lampung menyambut baik pelaksanaan P2P Tahun 2026 dan berkomitmen menyukseskan seluruh tahapan kegiatan. Diharapkan melalui pendidikan ini akan lahir kader-kader pengawas partisipatif yang memiliki pengetahuan, kepedulian, dan komitmen untuk turut mengawal setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan, sehingga terwujud demokrasi yang jujur, adil, berintegritas, serta mendapat dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat.
