Bawaslu Lampung Dorong Partai Politik Untuk Perkuat Demokrasi

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Suheri, menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah yang diselenggarakan oleh DPW PSI Lampung di Bandar Lampung pada Minggu (19/04). Dalam kegiatan tersebut, ia juga menjadi narasumber yang memberikan pemaparan mengenai pentingnya peran partai politik dalam sistem demokrasi.

Dalam kesempatan itu, Suheri yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Lampung menegaskan bahwa partai politik merupakan tulang punggung demokrasi yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan sistem pemerintahan yang sehat, transparan, dan akuntabel.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan partai politik tidak hanya sebagai kendaraan politik untuk meraih kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memastikan representasi rakyat dalam setiap kebijakan publik.

“Partai politik menjadi jembatan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan serta keputusan pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suheri menekankan bahwa partai politik memiliki fungsi vital dalam menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan perbedaan pendapat secara damai. Hal ini dinilai penting dalam mencegah potensi konflik sosial di tengah dinamika kehidupan demokrasi yang semakin kompleks.

Menurutnya, melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, partai politik juga berperan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta mendorong partisipasi aktif warga negara dalam setiap tahapan proses demokrasi, baik dalam pemilu maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum.

“Partai politik harus mampu menjadi agen edukasi politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam demokrasi,” tambahnya.

Selain itu, Suheri juga menyoroti fungsi partai politik sebagai pengawas terhadap kinerja lembaga eksekutif dan legislatif. Ia menyampaikan bahwa peran ini sangat penting dalam menjaga akuntabilitas publik serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam konteks perumusan kebijakan, partai politik diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyusun kebijakan publik yang responsif terhadap berbagai isu krusial, mulai dari pembangunan daerah, kesejahteraan sosial, hingga penguatan demokrasi itu sendiri.

Tidak hanya berhenti pada tataran konsep, Suheri juga menekankan bahwa partai politik harus mampu mengimplementasikan program-program strategis yang berdampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran partai politik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai bahwa penguatan peran partai politik perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesadaran terhadap aturan dan etika demokrasi. Menurutnya, partai politik memiliki posisi penting dalam membentuk budaya politik masyarakat sehingga setiap aktivitas politik perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip demokrasi, integritas, dan kepentingan publik.

“Partai politik memiliki peran yang sangat besar dalam membangun kualitas demokrasi. Karena itu, seluruh aktivitas politik harus dilakukan dengan tetap memperhatikan aturan, etika, serta kepentingan masyarakat. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh proses pemilu, tetapi juga oleh perilaku seluruh aktor politik di dalamnya,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan, khususnya kepada kader dan masyarakat. Pendidikan politik dinilai dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara sekaligus mendorong masyarakat agar lebih kritis dalam menentukan pilihan politik.

“Pendidikan politik harus menjadi bagian dari kerja bersama. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa perbedaan pilihan merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana perbedaan tersebut tetap dikelola secara dewasa, damai, dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, sinergi antara Bawaslu dan partai politik juga perlu terus diperkuat, terutama dalam membangun pengawasan partisipatif. Partai politik diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong kader dan masyarakat untuk memahami potensi pelanggaran pemilu serta turut menjaga proses demokrasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan.

Ia menambahkan bahwa pengawasan pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Bawaslu. Keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu sangat diperlukan untuk menciptakan proses demokrasi yang transparan, jujur, adil, dan berintegritas.

“Pengawasan partisipatif membutuhkan keterlibatan semua pihak. Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri. Partai politik, masyarakat, organisasi kepemudaan, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawal demokrasi,” jelasnya.

Kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah DPW PSI Lampung ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, khususnya di Provinsi Lampung.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya partai politik, dapat semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga kualitas demokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses politik di Indonesia, khususnya di Lampung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota KPU Provinsi Lampung, Febri Indra Kurniawan, yang juga memberikan pandangan terkait pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.