Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembicaraan Tingkat I penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring melalui Zoom dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah serta unsur Forkopimda pada hari Senin (27/04).
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan LKPJ Tahun 2025 yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi fondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah.
“Pembangunan SDM merupakan kunci utama kemajuan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan terus menjadi fokus kami,” ujar Jihan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong pembangunan infrastruktur yang dinilai strategis dalam membuka akses wilayah, mengurangi keterisolasian, serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Lampung.
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pemerintah daerah memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Kebijakan pembangunan juga diarahkan agar berkeadilan, berpihak kepada masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam aspek lain, Pemprov Lampung juga memberikan perhatian pada penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta menjaga stabilitas daerah melalui penguatan ketenteraman dan ketertiban umum. Kesiapsiagaan terhadap bencana dan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat juga menjadi fokus penting.
Program perlindungan sosial turut diperkuat melalui peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan perempuan, penguatan ketahanan pangan, serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Pemerintah daerah juga mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan koperasi, peningkatan investasi, dan percepatan digitalisasi layanan pemerintahan.
Sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan industri tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, mengungkapkan bahwa kehadirannya dalam rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari komitmen Bawaslu dalam mengawal jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antar lembaga, termasuk antara pemerintah daerah dan DPRD, menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas demokrasi di daerah, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berintegritas.
“Kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik. Hal ini penting untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan kondusif di Provinsi Lampung,” ujarnya saat dikonfirmasi Tim Humas Bawaslu Lampung.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, [Nama Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung], menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kualitas tata kelola pemerintahan serta keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Sinergi antara pemerintah, lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berintegritas.
“Pemerintahan yang transparan dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Karena itu, sinergi dan keterbukaan antar lembaga perlu terus dibangun agar setiap kebijakan pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat demokrasi di daerah,” ujar [Nama Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung].
Ia menambahkan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung akan terus mendukung terciptanya iklim demokrasi yang kondusif melalui penguatan koordinasi, pendidikan politik masyarakat, serta pengawasan partisipatif. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi menjadi bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya rapat paripurna tersebut, berbagai capaian dan pelaksanaan program pemerintah daerah dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Provinsi Lampung. Bawaslu memandang forum tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi yang perlu terus didukung melalui sinergi dan komunikasi antar lembaga.
