Bawaslu Lampung Perkuat Administrasi Dan Kinerja Jajaran Kabupaten/Kota

Bawaslu Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Lampung melalui Zoom Meeting pada Selasa (14/04). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah konsolidasi kelembagaan pada masa non tahapan, sekaligus memastikan seluruh proses administrasi dan peningkatan kinerja di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam arahannya, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Imam Bukhori, menegaskan bahwa masa non tahapan bukan berarti menurunnya ritme kerja kelembagaan. Menurutnya, justru pada fase ini seluruh jajaran harus memanfaatkan waktu untuk memperkuat fondasi organisasi, terutama dari sisi administrasi, evaluasi program, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Pada masa non tahapan ini, seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota harus tetap menjaga disiplin administrasi sesuai ketentuan. Ketertiban tata kelola menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalitas lembaga dan memastikan kesiapan ketika memasuki tahapan berikutnya,” ujar Imam Bukhori.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kinerja tidak hanya diukur dari pelaksanaan tugas pengawasan saat tahapan berlangsung, tetapi juga dari bagaimana lembaga mampu menjaga konsistensi pelaporan, pengarsipan dokumen, pengelolaan keuangan, serta ketepatan penyusunan administrasi internal.

Selain aspek administrasi, rapat ini juga membahas upaya peningkatan kinerja jajaran sekretariat dan unsur teknis di kabupaten/kota. Imam menekankan pentingnya inovasi kerja, penguatan koordinasi antarunit, serta evaluasi rutin terhadap capaian program yang telah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Achmad Sutiono, menyampaikan bahwa sekretariat memiliki peran strategis dalam menopang kelancaran tugas kelembagaan, terutama pada masa non tahapan yang menuntut ketelitian dalam pengelolaan administrasi dan dukungan manajerial.

Menurut Achmad Sutiono, penguatan sistem administrasi yang tertib dan akuntabel akan menjadi modal utama dalam meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran sekretariat Bawaslu kabupaten/kota untuk terus memperhatikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, ketepatan waktu penyampaian laporan, dan kualitas dokumentasi kegiatan.

“Momentum masa non tahapan ini harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan, evaluasi, dan penguatan tata kelola administrasi. Dengan administrasi yang baik, maka kinerja kelembagaan juga akan semakin optimal,” kata Achmad Sutiono.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa rapat koordinasi seperti ini menjadi sarana penting untuk memetakan berbagai kendala yang dihadapi daerah, mulai dari administrasi umum, pengelolaan SDM, hingga dukungan teknis sekretariat.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa masa non tahapan merupakan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kelembagaan. Menurutnya, jajaran Bawaslu tidak boleh hanya berorientasi pada aktivitas ketika tahapan pemilu berlangsung, tetapi harus tetap membangun kesiapan kelembagaan secara berkelanjutan.

“Pada masa non tahapan, kita memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan evaluasi dan pembenahan. Ini harus dimanfaatkan untuk memastikan administrasi tertib, koordinasi berjalan baik, serta seluruh jajaran memiliki kesiapan yang memadai ketika memasuki tahapan berikutnya,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara unsur pimpinan, sekretariat, dan jajaran teknis dalam menjalankan setiap program kerja. Koordinasi yang konsisten dinilai dapat mencegah terjadinya hambatan dalam pelaksanaan tugas sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di tingkat daerah.

“Kinerja kelembagaan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, komunikasi antara pimpinan dan sekretariat harus terus diperkuat. Setiap persoalan yang muncul perlu segera dikomunikasikan dan dicarikan solusi bersama agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas,” tambahnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas SDM juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penguatan kelembagaan. Jajaran Bawaslu diharapkan terus memperbarui pemahaman terhadap regulasi, meningkatkan kemampuan teknis, serta membangun pola kerja yang adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis kepemiluan.

Ia berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh masing-masing Bawaslu kabupaten/kota, sehingga masa non tahapan dapat menjadi periode untuk memperkuat fondasi organisasi, meningkatkan kualitas tata kelola, dan mempersiapkan jajaran menghadapi agenda kepemiluan berikutnya.

Rapat koordinasi kemudian menjadi ruang bersama bagi Bawaslu Provinsi Lampung dan jajaran kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi berbagai persoalan, serta merumuskan langkah perbaikan guna memastikan pelaksanaan tugas kelembagaan tetap berjalan secara efektif, profesional, dan akuntabel.