Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai penataan administrasi dan pengelolaan BMN merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Pengelolaan BMN harus menjadi perhatian bersama. Setiap aset negara yang berada di lingkungan Bawaslu harus tercatat, terawat, dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Tertib administrasi aset merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga amanah negara,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa jajaran sekretariat perlu terus meningkatkan koordinasi dan ketelitian dalam melakukan inventarisasi aset. Menurutnya, data BMN yang akurat akan memudahkan proses pengawasan, pemeliharaan, serta perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kelembagaan.
“Dengan data inventaris yang tertib dan akurat, kita dapat mengetahui kondisi serta kebutuhan aset secara lebih jelas. Hal ini tentu akan membantu organisasi dalam mengambil kebijakan dan memastikan fasilitas yang tersedia benar-benar mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu,” tambahnya.
Terkait pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menegaskan pentingnya kesiapan jajaran dalam mendukung program tersebut. Menurutnya, P2P menjadi salah satu sarana strategis untuk membangun kesadaran masyarakat agar turut mengambil bagian dalam mengawasi proses demokrasi.
“P2P harus kita dorong sebagai ruang edukasi bagi masyarakat. Pengawasan pemilu tidak dapat hanya mengandalkan jajaran Bawaslu, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat. Karena itu, kader pengawas partisipatif harus dibekali pemahaman yang baik mengenai demokrasi, kepemiluan, dan mekanisme pengawasan,” jelasnya.
Ia berharap sinergi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat terus diperkuat sehingga pelaksanaan P2P Tahun 2026 berjalan efektif dan mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat.
“Kami siap mendukung pelaksanaan P2P dengan memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh jajaran memahami tujuan serta mekanisme program. Harapannya, dari P2P ini lahir masyarakat yang tidak hanya memahami pemilu, tetapi juga memiliki kepedulian dan keberanian untuk ikut mengawal proses demokrasi secara jujur dan berintegritas,” pungkasnya.
