Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai penyusunan rencana aksi dan laporan monitoring merupakan bagian penting dalam memastikan setiap program kerja dapat dilaksanakan secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Rencana aksi harus menjadi pedoman kerja yang benar-benar dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Sementara laporan monitoring menjadi instrumen untuk melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai, termasuk mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kualitas pelaporan sangat bergantung pada ketepatan data, kelengkapan dokumen, serta koordinasi antara masing-masing bagian. Karena itu, jajaran sekretariat di tingkat kabupaten/kota perlu memastikan setiap kegiatan terdokumentasi dengan baik.
“Pelaporan bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi merupakan bagian dari akuntabilitas kelembagaan. Setiap data dan informasi yang disampaikan harus akurat, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan agar menjadi dasar yang baik dalam melakukan evaluasi dan mengambil keputusan,” tambahnya.
Menurutnya, monitoring secara berkala juga dapat membantu Bawaslu Kota Bandar Lampung mengetahui perkembangan pelaksanaan program sekaligus melakukan penyesuaian apabila terdapat kegiatan yang belum berjalan sesuai target.
“Kita perlu membangun budaya kerja yang tertib dalam perencanaan dan pelaporan. Jangan menunggu sampai akhir periode untuk melakukan evaluasi. Monitoring harus dilakukan secara berkala agar setiap kendala dapat segera diketahui dan dicarikan solusi,” pungkasnya.
