Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan bahwa perbaikan regulasi, penguatan sistem, dan pengembangan teknologi tidak akan berjalan maksimal apabila tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, Bawaslu perlu menggeser paradigma pengembangan kapasitas dari sekadar pelatihan menjadi pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Pengawasan pemilu pada akhirnya adalah soal kualitas manusia yang menjalankannya,” ujar Herwyn saat menghadiri Rapat Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).
Menurut Herwyn, pembinaan SDM pengawas pemilu harus diarahkan pada penguasaan kompetensi yang nyata sekaligus pembentukan integritas yang utuh. Hal tersebut penting karena jajaran pengawas merupakan garda terdepan dalam memastikan seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan.
Ia menguraikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, di antaranya disparitas kualitas antarpengawas, pemahaman regulasi yang belum merata, serta kemampuan analisis hukum yang masih perlu diperkuat. Selain itu, pengawas di lapangan juga menghadapi tekanan sosial, potensi konflik kepentingan, hingga intervensi politik dari berbagai pihak.
Evaluasi teknis, lanjut Herwyn, juga menunjukkan perlunya optimalisasi penggunaan Form-A sebagai instrumen pengawasan. Dokumentasi hasil pengawasan perlu dilakukan secara lebih sistematis, sementara tindak lanjut terhadap temuan dugaan pelanggaran juga harus terus diperkuat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Herwyn menyampaikan sejumlah langkah strategis, antara lain penerapan standardisasi kompetensi, pengembangan kurikulum berbasis fungsi, serta pembelajaran berbasis kasus. Metode tersebut dapat dilakukan melalui studi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan simulasi penanganan berbagai persoalan pengawasan secara komprehensif.
Transformasi pengembangan kapasitas juga perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi. Bawaslu mendorong penggunaan e-learning melalui Learning Management System (LMS) untuk mendukung edukasi mandiri, penerapan pengawasan berbasis data, serta penguatan kemampuan cyber monitoring bagi personel pengawas pemilu.
Herwyn menekankan bahwa setiap tindakan pengawas di lapangan merupakan cermin kehadiran negara. Pengawas tidak hanya menjadi wajah institusi Bawaslu, tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai representasi negara dalam menjaga kejujuran dan integritas proses demokrasi.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung: Kapasitas dan Integritas Harus Berjalan Bersama
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai peningkatan kapasitas SDM merupakan investasi penting dalam memperkuat kualitas pengawasan pemilu. Menurutnya, kemampuan teknis pengawas harus berjalan beriringan dengan integritas, keberanian mengambil keputusan, serta konsistensi dalam menjalankan aturan.
Ia mengatakan, jajaran pengawas di tingkat daerah perlu terus meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan kemampuan menganalisis persoalan yang muncul di lapangan. Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dinilai dapat membantu pengawas menghadapi dinamika pengawasan yang semakin kompleks.
“Pengawas tidak cukup hanya memahami aturan, tetapi juga harus mampu menerapkannya secara tepat, objektif, dan berintegritas. Karena itu, peningkatan kapasitas harus dilakukan secara berkelanjutan agar jajaran pengawas semakin siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung juga menekankan pentingnya dokumentasi hasil pengawasan yang tertib
