Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima audiensi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di Kantor Bawaslu RI, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan literasi demokrasi dan kepemiluan, khususnya bagi generasi muda sebagai kelompok strategis dalam pembangunan demokrasi Indonesia.
“Demokrasi yang kuat memerlukan warga negara yang memahami proses politik dan kepemiluan. Karena itu, pendidikan demokrasi dan kepemiluan harus terus dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga mampu mengawal jalannya demokrasi,” katanya saat audiensi dengan perwakilan PB HMI di gedung Bawaslu di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Bagja mengatakan, mahasiswa dan organisasi kepemudaan dinilai dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta mendorong pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
"Bawaslu terus berupaya memperluas jangkauan pendidikan pemilih melalui berbagai program sosialisasi, diskusi publik, sekolah kader pengawasan partisipatif, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Bagja mengatakan pentingnya pendidikan demokrasi yang dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Menurutnya, literasi demokrasi menjadi fondasi penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mendorong partisipasi publik yang berkualitas.
Ketua Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (BPL HMI) Tubagus Damanhuri menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog dengan Bawaslu. Dalam audiensi tersebut, PB HMI meminta masukan dan pandangan Bawaslu mengenai perkembangan literasi demokrasi dan kepemiluan di Indonesia, sekaligus mendiskusikan peluang kerja sama dalam kegiatan edukasi politik dan demokrasi bagi kalangan mahasiswa.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung menilai penguatan literasi demokrasi di kalangan generasi muda harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang dapat membantu memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga proses demokrasi agar berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas.
“Mahasiswa tidak hanya memiliki peran sebagai pemilih, tetapi juga dapat menjadi agen edukasi demokrasi di tengah masyarakat. Dengan pengetahuan dan sikap kritis yang dimiliki, mahasiswa dapat membantu menyebarluaskan pemahaman mengenai hak politik, kepemiluan, serta pentingnya pengawasan partisipatif,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendidikan demokrasi tidak seharusnya hanya diberikan ketika tahapan pemilu berlangsung. Literasi demokrasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai proses demokrasi dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.
“Literasi demokrasi harus dibangun sejak dini dan dilakukan secara berkesinambungan. Masyarakat yang memahami proses demokrasi akan lebih kritis dalam menerima informasi, menentukan pilihan politik, dan ikut mengawasi jalannya setiap tahapan pemilu,” katanya.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung juga mendorong organisasi kemahasiswaan untuk menjadi ruang pembelajaran politik yang sehat. Diskusi dan pendidikan kepemiluan, menurutnya, dapat menjadi sarana untuk membangun generasi muda yang kritis sekaligus tetap menjunjung etika dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
“Kami berharap organisasi mahasiswa dapat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Kolaborasi seperti ini penting agar generasi muda tidak hanya memahami demokrasi secara teori, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam menjaga kualitas demokrasi di lingkungan masing-masing,” pungkasnya.
